Tindak pidana transnasional merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan perdamaian dunia. Perkembangan tindak pidana transnasional ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat ini tindak pidana transnasional telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya, karena itu dibutuhkan sebuah kerjasama secara international. Dalam konteks penegakan hukum pidana internasional, kerjasama internasional merupakan sesuatu yang egara on cine qua non, hal ini berkaitan dengan sifat tindak pidana yang terjadi tidak hanya melibatkan dua yuridiksi hukum atau lebih, juga mempunyai aspek internasional yaitu ancaman terhadap keamanan dan perdamaian dunia ataupun menggoyahkan rasa kemanusiaan. Perbedaan falsafah dan pandangan hidup dan lainnya, tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan hubungan dan kerjasama antar egara. Globalisasi dan kemajuan teknologi dengan ikutan positif negatifnya telah mendorong perlunya pengaturan-pengaturan yang tegas dan pasti dalam bentuk rumusan perjanjian-perjanjian internasional. Kata kunci Tindak pidana Transnasional, Kerjasama International Pendahuluan Tindak pidana transnasional merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan perdamaian dunia. Perkembangan tindak pidana transnasional ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping dapat memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya, dari satu negara ke negara lain, ilmu pengetahuan dan teknologi juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam dan maraknya tindak pidana. Pada saat ini tindak pidana transnasional telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya. 3

TUGAS II PKN 1. Mengapa Polstranas merupakan suatu kebijakan nasional dalam menentukan cita cita, dan tujuan, bangsa untuk mewujudkan dan menjalankan/ mengawal pembangunan bangsa jelaskan ? Sebab dalam Polstranas itulah termaktub segala langkah dan strategi Pemerintah sebagai pengemban amanat UUD dalam fungsi eksekutif dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana amanat UUD 1945. Dalam strategi tersebut pemerintah menurunkannya ke dalam beberapa langkah taktik beserta ukuran-ukuran pencapaian target. Semua itu dikerjakan secara simultan dengan melibatkan segala komponen institusi negara dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokok masin-masing lembaga. Sebelum menetapkan strategi–baik jangka pendek, menengah, dan panjang–pemerintah terlebih dahulu menganalisa ancama-ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas pembangunan. Dengan begitu, langkah yang diambil akan sangat terukur, rasional, dan efisien dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berlandaskan pada geopolitik Indonesia, geostrategi republic of indonesia, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan tata bina nasional. 2. Apakah ada perbedaan strategi Polstranas dari tiap pimpinan pemerintahan pada setiap pergantian jabatan pemerintahan, misalnya orde lama ke orde baru, orde reformasi jelaskan kalau ada. tiap tiap periode menekankan pada bidang apa jelaskan ? Ada. Dalam konteks perubahan periode orde lama, orde baru, reformasi terdapat beberapa perbedaan Polsrtanas, hal ini berkaitan dengan perubahan bentuk ancaman dan kekuatan dari bangsa Republic of indonesia itu sendiri. Pada periode Orde Lama 1945-1965 Sulit untuk mendefinisikan secara menyeluruh startegi dan taktik yang digunakan pada periode tersebut mengingat rentang waktu dan perubahan peta politik dunia yang terus berubah secara signifikan. Paling tidak ada beberapa hal penting yang patut dicatat terkait Polstranas pada periode tersebut. Sebagaimana catatan sejarah, bahwa pemerintahan Soekarno adalah masa konsolidasi kekuatan-kekuatan nasional. Pada masa awal kelahirannya, bangsa Republic of indonesia mengalami beragam turbulensi politik dalam negeri yang membuat strategi pembangunan tidak berjalan secara maksimal. Sepuluh tahun masa pemerintahan Soekarno diwarnai dengan perang kemerdekaan paska kembalinya pasukan Belanda yang membonceng NICA. Hal tersebut membuat arah kebijakan lebih pada penyusunan kekuatan inti dalam rangka merebut sepenuhnya kemerdekanaan. Memastikan segala negosiasi dan kesepakatan-kesepakan sesuai dengan kepentingan nasional dan dipatuhi oleh setiap komponen. Paska hengkangnya Belanda di Tahun 1949, Indonesia memasuki periode ten tahun kedua yang diwarnai pertempuran dengan sesama anak bangsa. Terjadi perpecahan dan pemberontakan di mana-mana PPRI Perpesta, DI/TII, dll. Pada periode ini pemerintah melancarkan fokus untuk meredam segala kecamuk yang bertebaran di penjuru Nusantara. Periode x tahun terakhir adalah masa pembangunan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan mulai dilakukan. Pertarungan kelompok yang nyaring terdengan di Parlemen setelah Indonesia berganti-ganti sistem pemerintahan dan bentuk negara parlementer, republik, serikat, kesatuan diakhiri dengan keluarnya dekrit Presiden 1959. Kemudian presiden Soekarno menyusul serangkain strategi untuk menyatukan kembali kekuatan-kekuatan politik yang semula saling berseteru. Gagasan NaSaKom ditawarkan, untuk mengesampingkan perbedaan demi tujuan lebih besar. Pembangunan ekonomi dilakukan, proses nasionalisasi aset-aset penting digalakan, programme ekonomi banteng yang membantu pribumi dalam bersaing dengan pengusaha asing digalakan. Gelaran Asian Games dan beberapa event internasional dihelat sebagai bukti Indonesia tengah bangkit. Namun konflik ideologi yang sedang menggema di dunia memberi dampak signifikan bagi kondisi dalam negeri. Usia Soekarno yang semakin tua, kekuasaannya yang kian absolut, disertai keterlibatan kepentingan asing yang menyusup membuat sebuah konflik berdarah yang berujung runtuhnya pemerintahan Orde Lama. Orde Baru 1967 – 1998 Secara politik, pemerintahan Orde Baru relative stabil. Hal ini terkait langkah-langkah pembenahan meski kadangkala dengan keras yang dilakukan. Sistem multi partai yang bermula dari keputusan wakil presiden Mohamad Hatta, disusutkan menjadi tiga komponen PPP mewakili komponen agama, PDI mewakili kelompok nasionalis, dan Golongan Karya mewakili apparat sipil dan sebagian militer. Dalam masa pemerintahan Soeharto, strategi pembangunan disusun berdasarkan ketetapan MPR kemudian diterjemahkan dalam GBHN. Selanjutnya pemerintah melaksanakan poin-poin GBHN dengan membuat program pembangunan lima tahunan atau yang kerap disebut PELITA. Pembangunan ekonomi berlangsung dengan marak, namun iklim politik mengalami kemandekan sejalan dengan konsep pemerintahan yang mengedepankan kestabilan. Dalam perjalanannya pemerintahan dan kebijakan semakin terpusat dan membuat gejolak politik di berbagai tempat. Seiring hadirnya krisis moneter, pemerintah Orde Baru akhirnya runtuh. Periode Reformasi 1999 – Sekarang Proses transisi pada masa demokerasi berlangsung melewati beberapa kepala pemerintahan BJ Habibie, Gus Dur, Megawati hingga mencapai stabilitas dan bentuk di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun, sampai pada akhirnya terpilih kembali di pemilu berikutnya. Periode ini juga ditandai dengan posisi MPR yang tak lagi bisa secara langsung menurunkan presiden, ditiadakannya GBHN, penguatan kedudukan lembaga legislatif, penguatan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan. three. Apakah negara luar dapat mempengaruhi Polstranas, kalo ada contohkan dan jelaskan? Tentu. Ketika pemerintahan Jokowi berusaha melaksanakan programme suku bunga murah, agar masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman—terutama modal usaha—dapat mengakses dan tidak terlalu dibebani bunga yang tinggi. Kebijakan itu sejalan dengan pembangunan daya saing ekonomi yang digalakan pemerintah. Namun ketika The Fed AS menaikan suku bunga acuan mereka, berefek pada arus uang di pasar global. Banyak investor yang menanam uang di Republic of indonesia berbondong-bondong memindahkan uangnya ke Amerika. Hal ini mau tak mau membuat pemerintah bersama Bank Indonesia memutar kebijakan dengan menaikan suku bunga acuan agar para investor mau menahan uangnya di Indonesia dengan imbal hasil yang menggiurkan. Namun akibatnya, era suku bunga murah bagi masyarakat peminjam telah berakhir. 4. Landasan Polstranas adalah Pancasila, UUD 45, Wasantara dan Tannas, kenapa? jelaskan satu satu. ? 1. Pancasila Dasar pemikiran Polstranas Republic of indonesia berbasis pada geopolitik Indonesia. Geopolitik memberi arah kepada suatu pola tertentu bagi tujuan negara Republik Republic of indonesia dan aspirasi serta motivasi bangsa Indonesia. Geopolitik harus dijiwai falsafah Pancasila, sebagai pandangan hidup dan landasan filsafatnya. Pancasila secara eksplisit menerangkan cara manunusia hidup dan apa-apa yang dikehendaki oleh manusia Republic of indonesia. Hidup harmonis sebagaimana berketuhanan dan berperikemanusiaan sebagaimana sila pertama. Bersatu dan hidup bersama menuju cita-cita sebagaimana sila ke-three, dan menegakan keadilan berlandaskan demokerasi sebagaimana sila ke-4 dan 5. Dengan demikian tiap langkah dan strategi mestilah sejalan dengan Pancasila sebagai pegangan hidup manusia Republic of indonesia. two. UUD 1945 Polstranas Republic of indonesia mengandung konsep geostrategi Indonesia. Geostrategi diartikan sebagai sebuah metode untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Geostrategi di Indonesia memberikan arah tentang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik dan lebih aman. Geostrategi diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi dalam masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan Pembukaan dan UUD 1945. 3. Wawasan Nusantara Wawasan nusantara adalah wawasan nasional bangsa Republic of indonesia yang memanfaatkan konstelasi geografi Indonesia dimana diperlukan keserasian antara wawasan buana, wawsan bahari, dengan wawasan dirgantara sebagai pengejawantahan segala dorongan dan rangsangan di dalam usaha mencapai aspirasi bangsa dan tujuan negara Indonesia. Penetapan dan pelaksanaan Polstranas mestilah merujuk pada kesadaran geografis wawasan nusantara dalam konteks ruang kewilayahan dan kebudayaan. Pembangunan infrastuktur politik dan ekonomi mesti memperhatikan watak keindonesiaan yang beragam dan membentang luas dari Sabang sampai Merauke. four. Ketahanan Nasional Ketahanan nasional suatu negara adalah syarat mutlak untuk dapat bertahan dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, dan hambatan-hambatan yang datangnya baik dari dalam maupun dari luar. Hanya dengan ketahanan nasional suatu bangsa atau suatu negara akan mampu menghadapi bahaya-bahaya tersebut. Dengan meninjau kemampuan Indonesia beserta segala kekuatannya, maka penyusunan Polstranas dapat lebih terukur. 5. menurut pandangan anda menekankan pada Bidang apa Polstranas saat ini kepemimpinan Presiden Jokowi silahkan dijawab, lengkapi dengan argumentasi yang rasional. Sejauh pengamatan saya, nampaknya pemerintahan Jokowi-JK lebih fokus dalam pembangunan di bidang ekonomi terutama fokus pada ekspansi infrastruktur. Dalam rilis data RAPBN 2018 masih dalam pembahasan dengan DPR pemerintah menargetkan peningkatan porsi anggaran infrstruktur dari Rp 387,7 triliun atau 2,8% terhadap PDB pada APBN 2017 menjadi Rp 455 triliun atau iii,1% terhadap PDB pada 2018. Peningkata tersebut menunjukan ambisi pemerintahan Jokowi yang secara serius ingin melaksanakan pembangunan infrastruktur sejak menduduki jabatab presiden. Sepanjang tahun 2016, paling tidak, pemerintahan Jokowi telah membangun thirteen bandara baru, 114,59 km jalur kereta api baru, km jalan baru, 59 km jalan bebas hambatan tol. Hal ini belum merujuk pembangunan bendungan dan sarana infrastruktur lain. Persoalannya, gencarnya pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi menimbulkan ekses negatif berupa konflik lahan dengan masyarakat di berbagai daerah. Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria KPA hanya sepanjang tahun 2016 saja sedikitnya telah terjadi 450 konflik agraria dengan luasan wilayah hektar dan melibatkan KK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Angka ini melonjak signifikan mencapai 78% jika dibandingkan angka tahun sebelumnya yang tercatat 252 konflik agraria. Konflik agraria tersebut tersebar di 34 Provinsi, dengan enam besar provinsi sebagai penyumbang konflik tertinggi, antara lain i Riau dengan 44 konflik ix,78 %, ii Jawa Timur dengan 43 konflik %, 3 Jawa Barat sebanyak 38 konflik viii,44 %, iv Sumatra Utara 36 konflik viii,00 %, v Aceh 24 konflik five,33 %, dan Sumatra Selatan 22 konflik four,89 %. Pembangunan-pembangunan yang memicu pertikaian tersebut, tidak semua dikerjakan pemerintah lewat perusahaan-perusahaan pelat merah. Sebagian besar proyek menggandeng pihak swasta dengan investor hingga ke negeri Cina. Bandara di Majalengka contohnya, investor dari pembangunan bandara itu adalah perusahaan asal Cina bernama China Fortune Land Development, Co. Ltd. Dana pembangunan Waduk Jatigede juga berasal dari pinjaman Loan Banking concern Exim China. Total dana untuk membangun waduk ini senilai Rp4 triliun. Sebesar ninety persennya berasal dari Banking concern Exim, sedangkan sisanya dari pemerintah. Situasi tersebut, jika terus berlangsung sesuai tren pembangunan infrastruktur diiringi peningkatan konflik lahan, amat berisiko bagi kestabilan pemerintahan. Masyarakat kecil yang memiliki mata pencaharian sebagai petani akan merasa satu-satunya harapan hidup terenggut. Belum lagi penurunan jumlah lahan pertanian yang berisiko pada ketersediaan pangan. Pemerintah mesti bersikap bijaksana dalam melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan nasib masyarakat kecil.

terjawab • terverifikasi oleh ahli Ya, karena kebijakan strategi politik juga melibatkan duta - duta besar di negara tetangga. Contohnya pada Era Jokowi, banyak strategi politik untuk mengadopsi berbagai teknik produksi yang dilakukan oleh Cina dan membuat berbagai fasilitas pemerintahan menggunakan bantuan dari Cina. Hal ini disebabkan Cina memiliki biaya produksi yang murah dan dinali menghasilkan produk teknologi yang cukup baik untuk diaplikasikan ke Indonesia seperti sistem perkereta apian, dll

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Selain faktor-faktor domestik seperti pada tulisan sebelumnya, politik luar negeri PLN juga dipengaruhi oleh isu-isu internasional. Faktor-faktor tersebut memainkan peranan penting dalam upaya sebuah negara menanggapi berbagai peristiwa internasional dan posisi negara lain. Selain itu, kondisi tertentu yang mempengaruhi sikap sebuah negara juga dapat berasal dari faktor internasional faktor internasional atau eksternal itu, antara lain 1. Struktur global/internasional Hubungan internasional bersifat dinamis dan berubah, sehingga sebuah negara perlu memiliki politik luar negeri sebagai posisi negara itu. Perubahan global lingkungan internasional sejak Perang Dunia kedua adalah munculnya Perang Dingin PD antara Amerika Serikat dan Uni Soviet US. Dunia dikuasai oleh persaingan global di antara kedua negara itu saja atau bipolar hingga awal 1990an. Setelah itu, AS menjadi pemain utama dalam politik global tanpa penantang yang seimbang, sehingga struktur global dinamai unipolar. Ketika AS diserang kelompok teroris Al Qaeda pada 2001 atau yang dikenal dengan peristiwa 911, maka dunia internasional dipandang memiliki multipolaritas. Sejak itu, kekuatan global tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar, namun juga memperhitungkan kelompok-kelompok terorisme baru. Akibatnya, AS tidak bisa lagi menjadi hegemonic state atau negara payung yang memiliki kapabilitas pertahanan dan sekaligus ekonomi untuk mendukung negara-negara global strategis yang berubah itu sangat mempengaruhi berbagai negara dalam merumuskan politik luar negeri mereka. Negara-negara itu tidak bisa lagi berpihak kepada AS sebagaimana di masa PD. Mereka dituntut memiliki PLN yang fleksibel atau mudah menyesuaikan diri dengan perubahan global, sehingga dapat secara cair mengubah PLN mereka dalam menjalankan kerjasama dan merespon konflik-konflik di luar lain adalah situasi krisis kesehatan global, yaitu pandemi Covid-19. Pandemi ini tidak bisa dielakkan telah menempatkan berbagai negara dalam situasi yang sama. Berbeda dengan masalah virus sebelumnya misalnya, Ebola, pandemi Covid-19 dialami oleh semua negara di dunia. Akibatnya, semua negara merespon pandemi itu dengan menutup pintu internasional mereka. Bahkan pandemi yang tinggi di beberapa negara menyebabkan negara tertentu melarang lalu lintas fisik ke dan dari negara tertentu itu. Keputusan unilateral itu pasti akan diprotes jika dilakukan dalam situasi internasional yang normal. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa kebijakan itu bisa dipahami secara internasional sebagai akibat dari kebijakan perlindungan berbagai negara terhadap Hukum internasionalPada isu-isu tertentu, hukum internasional berlaku dan menuntut berbagai negara untuk comply atau patuh dan menjalankannya. Kesepakatan berbagai negara terhadap UNCLOS menuntut banyak negara memiliki respon yang sama terhadap klaim sepihak unilateral pemerintah China di Laut China Selatan LCS. Negara-negara, seperti Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam memprotes klaim China melalui kebijakan nine-dash line. Keputusan Mahkamah Internasional mengakui klaim Filipina menguatkan berbagai negara itu untuk menentang kebijakan China di LCS. 1 2 3 Lihat Kebijakan Selengkapnya

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 26 dapat terbit. Pembaca yang berbudiman, "Ketahanan Nasional" kini menjadi bahan yang menarik untuk didiskusikan di berbagai forum dan kajian, tentu saja mengingat begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Menariknya dalam perspektif "Ketahanan Nasional" ini dapat ditinjau dari berbagai aspek terhadap permasalahan tersebut. Oleh karena itu, sebagai salah satu media komunikasi ilmiah bagi para pemerhati "ketahanan nasional" maka diterbitkanlah Jurnal ini. Dengan menggunakan perspektif "Ketahanan Nasional"dan secara ilmiah serta berlatar-belakang pada disiplin ilmu dan keahlian yang dimiliki para penulis, tulisan dan kajian ilmiah ini akan menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pembaca. Dalam edisi 26 kali ini, redaksi menyajikan beberapa tulisan dan kajian ilmiah yang terkait dengan isu-isu nasional yang masih hangat dibincangkan, antara lain yaitu rejuvenasi Bhinneka Tunggal Ika, kependudukan dari perspektif Ketahanan Nasional, dan paradigma poros maritim dalam pendidikan melalui lintas batas keilmuan. Selain itu, isu otonomi daerah masih menjadi tema yang menarik diangkat, kali ini dalam studinya pada keberhasilan pelaksanaannya di daerah Kabupaten/kota wilayah III Cirebon. Isu lain yang juga menarik diangkat yaitu terkait dengan strategi pertahanan dan keamanan nasional. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan seluruh pihak yang turut berpartisipasi mendukung terlaksananya penerbitan jurnal ini. Selamat Membaca. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

a Machiavelli (abad XVII) Sebuah negara itu akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil: 1. Dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan segala cara dihalalkan. 2. Untuk menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba (devide et empera) adalah sah. 3. Dalam dunia politik,yang kuat pasti dapat bertahan dan menang.

apakah negara luar dapat mempengaruhi polstranas